Konsultasi zakat

Apakah boleh uang zakat untuk membangun masjid? Assalamu'alaikum, Ustadz, saya ingin menanyakan beberapa hal: 1. Apakah sah zakat untuk pembangunan masjid dan pesantren? Saya baca di salah satu fiqih sehari-sehari kalau zakat tersebut tidak sah, apakah hal tersebut benar dan apaka zakat saya harus di ulang? Mohon penjelasannya. 2. Apakah zakat itu harus menunggu 1 tahun ataua setiap bulan (setelah gajian) dikeluarkannya. 3. Bagaimana cara mengitung zakat yang benar, seperti setiap bulan saya harus bayar cicilan rumah atau mobil. Apakah hal itu harus dihitung atau penghitungan zakat diluar itu? Sekian pertanyaan dari saya, atas bantuannya saya ucapkan terimakasih. Wassalam, Tasnim iim_itc@yahoo.co.id at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sebenarnya kalau merujuk kepada sistem zakat di masa Rasulullah SAW, zakat-zakat itu tidak diserahkan langsung kepada mustahiq. Tetapi diserahkan kepada para petugas pemungut zakat. Kira-kira mirip dengan petugas pajak di masa sekarang ini. Dengan demikian, tidak akan terjadi masalah yang anda tanyakan. Tidak akan muncul pertanyaan seperti bolehkah zakat diserahkan kepada si Anu dan si Anu? Atau untuk lembaga ini dan itu? Karena hak untuk menyerahkan dana zakat ada di tangan para 'amilin (petugas zakat). Dan tentunya para 'amilin ini adalah orang yang ahli di bidang hukum zakat. Mereka bertugas memungut dan mendistribusikan zakat. Tentu ada aturan, acuan, SOP dan petunjuk pelaksanaannya. Ashnaf Zakat Kita sudah tahu bahwa para mustahiq zakat ada 8 kelompok (ashnaf), yaitu seperti yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah: 60) Kalau kita lihat sekilas ayat ini, maka jelas sekali bahwa yang namanya masjid, musholla, pesantrendan sejenisnya, tidak termasuk ke dalam daftar penerima zakat. Apalagi mengingat ayat ini dimulai dengan lafadz innama, yang fungsinya lil hashr, atau untuk mengkhususkan. Jadi di luar dari yang disebutkan, tidak boleh menerima harta zakat. Penafsiran Lalu mengapa ada sebagian kalangan yang memasukkan masjid, pesantren dan sejenisnya sebagai penerima zakat? Barangkali yang dilakukan adalah qiyas atau perluasan makna dari istilah fi sabilillah. Yaitu shinf (kelompok) ketujuh dari delapan penerima harta zakat yang disebutkan di ayat zakat. Dan ini memang merupakan objek perdebatan panjang sepanjang sejarah di kalangan para ulama. Sebagian ulama cenderung menyempitkan pengertian fi sabilillah hanya pada tentara yang perang di medan perang. Sebab lafadz fi sabilillah di dalam Al-Quran selalu mengacu kepada medan jihad dan peperangan pisik. Maka mereka menolakbila masjid, pesantren dan lembaga sejenis dikatakan sebagai perluasan makna fi sabilillah. Namun sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa makna fi sabilillah sangat luas, tidak terbatas pada perang di medan pertempuran semata, melainkan juga pada segala yang berbau perjuangan membela agama Islam. Maka mendirikan dan mengelola masjid pun dimasukkan ke dalam kriteria fi sabilillah. Demikian juga dengan mengelola pesantren dan seterusnya. Jalan Tengah Untuk mendekatkan perbedaan pendapat di atas, maka ada beberapa ulama yang membuat jalan tengah. Lantaran masing-masing pihakmasih mengandung kebenaran. Salah satu usulan jalan tengah adalah dengan memiliah kriteria fi sabililah. Misalnya masjid yang didirikan di wilayah minoritas Islam, demikian juga dengan pesantren dan lembaga sejenis. Lembaga seperti itu mirip dengan pasukan tentara yang ada di medan perang, berhadapan langsung dengan lawan untuk mempertahankan agama Islam. Keberadaan masjid dan pesantren di wilayah minoritas ini ibarat sepasukan tentara di mana mereka menjadi pioner dan agen keIslaman. Bedanya, kalau tentara menggunakan bedil dan mesiu, sedangkan masjid dan pesantren dengan dakwah dan pendidikan. Tetapi targetnya sama, mempertahankan agama Islam. Menurut sebagian ulama yang mencetuskan jalan tengah ini, bila demikian kondisinya, masjid dan pesantren boleh dimasukkan ke dalam makna fi sabilillah. Namun tidak semua masjid menyandang misi itu. Betapa banyak masjid yang didirikan di tengah kemegahan, kenyamanan dan boleh dibilang tidak punya tantangan langsung dengan lawan. Demikian juga pesantren dan lembaga sejenis, sudah cukup banyak yang mampu mandiri dan menarik bayaran dari siswanya. Maka sebaiknya masjid dan pesantren seperti ini tidak diberikan harta dari sumber zakat. Tetapi tetap harus disumbang dari sumber-sumber selain zakat, seperti infaq, waqaf, shadaqah jariah, hibah, sahamdan seterusnya. Zakat Gajian Zakat gajian sebenarnya istilah lain dari zakatul mihan wal kasb. Kami sudah sering mengangkat masalah ini, silahkan anda cari dan telaah. Tetapi intinya, zakat gajian ini idealnya dibayarkan setiap bulan, agar tidak berat bila dibayarkan setahun. Tetapi kalau mau membayar tiap tahun, tidak apa-apa. Menghitung Zakat Yang paling sederhana adalah anda angkat telepon ke salah satu lembaga amil zakat dan minta mereka datang menjemput zakat. Mereka akan dengan suka rela menghitungkan zakat anda, karena memang sudah kewajiban mereka sebagai amil zakat. Dan memang adanya Lembaga Amil Zakat adalah untuk membantu para muzakki untuk membayar zakat sesuai dengan hitungan yang tepat. Selamat membayar zakat, semoga rizki anda semakin berlimpah dan barakah, Amien. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc APAKAH ORGANISASI SOSIAL WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT? Assalaamu'alaikum wr wb. Saya ingin bertanya, apakah oraganisasi sosial semacam LSM (non profit) wajib membayar zakat? Bagaimana pula LSM yang memiliki profit/penghasilan dan tabungan sendiri sendiri? Tergolong zakat apakah itu? Terima Kasih-Depoy Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kewajiban untuk mengeluarkan zakat ditentukan berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Bukan berdasarkan status sebuah institusi. Zakat tidak ditentukan dari perbedaan status badan hukumnya, apakah sebuah institusi itu berbentuk yayasan, PT, CV, ormas atau orsospol. Zakat dikeluarkan berdasarkan kondisi tertentu yang ada pada suatu harta. Bila suatu harta telah memenuhi syarat tertentu, maka ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, bila suatu harta tidak memenuhi syarat tertentu, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dari harta itu. Para ulama telah menyepakati 6 syarat yang harus dimiliki oleh suatu harta, yaitu: 1. Harta itu dimiliki oleh seseorang secara sempurna. Kalau harta itu milik bersama, seperti milik negara, maka dikatakan bahwa harta itu tidak dimiliki oleh seseorang secara sempurna. Setiap orang yang menjadi warga negara punya hak atas harta itu tetapi kepemilikannya tidak sempurna. Dia tidak bisa menggunakan harta negara sepenuh keinginannya dengan cara sah. Maka harta milik negara ini, sebesar apa pun nilainya, tidak ada kewajiban zakat. Termasuk ke dalam harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya. Meski harta waqaf itu berbentuk sebuah perusahan dengan keuntungan besar, tetapi status kepemilikan harta waqaf ada di tangan Allah 2. Harta itu punya sifat an-nama', An-Nama' bisa diartikan tumbuh, produktif atau memberikan nilai tambah. Tanah kosong ribuan hektar yang tidak memberikan penghasilan apapun, tidak ada kewajiban zakatnya. Namun begitu tanah itu digarap secara produktif dan bisa menumbuhkan harta lain, barulah ada zakat yang harus dikeluarkan. Entah dalam bentuk pertanian atau penyewaan lahan dan seterusnya. Rumah yang ditempati oleh pemiliknya, atau dibiarkan kosong, atau dipinjamkan kepada familinya tanpa biaya sewa adalah harta yang tidak produktif, karena itu tidak ada kewajiban zakatnya. Tetapi ketika rumah itu dikontrakkan dan memberikan pemasukan bagi pemiliknya, barulah ada kewajiban zakat. 3. Harta itu telah dimiliki selama satu haul (tahun qamariyah). 4. Harta itu telah mencapai nishab-nya 5. Pemilik harta itu tidak punya kewajiban untuk membayar hutang yang harus segera dibayarkan. Meski seseorang punya uang 10 milyar tetapi kalau dia berhutang yang harus dibayarkan sebesar 10 milyar juga, secara kasar kita katakan bahwa dia tidak punya harta. Atau boleh kita bilang harta itu bukan harta miliknya tetapi harta orang lain yang wajib dibayarkannya. 6. Pemilik harta itu telah mampu membiayai diri dan kebutuhan standar dasar kehidupannya. Meski seseorang punya harta, tetapi harta itu tidak cukup untuk sekedar digunakan berteduh dari panas terik mentari dan hujan, juga tidak bisa untuk sekedar makan penyambung hidup, atau tidak bisa untuk sekedar menutup aurat dengan pakaian, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Sebab dia adalah orang miskin, bahkan dia berhak menerima pembayaran zakat. Zakat LSM Sesungguhnya yang disebut LSM bukan sebuah institusi profit oriented yang bertujuan bisnis untuk mencari uang. Setidaknya, kalau kita mau jujur dengan fungsi suatu lembaga. Meski tidak sedikit juga sebuah usaha cari uang tetapi menggunakan kedok LSM. Kita tidak usah sebut LSM mana, tetapi kita semua tahu bahwa yang begitu memang ada. Maka kita kembalikan saja kepada fungsi aslinya, kalau LSM itu benar-benar LSM sesuai dengan fungsi aslinya, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang sifatnya membantu dan melayani masyarakat, justru LSM itu bisa berhak mendapat harta zakat., seandainya LSM itu berfungsi sebagai Lembaga Amil Zakat. LSM itu tidak perlu membayar zakat. Akan tetapi ada juga LSM yang berbisnis murni, meraih keuntungan yang boleh dibilang sangat profit dan menggiurkan. Meski izinnya LSM, namun praktekkan adalah kongsi dagang. Maka yang berlaku adalah zakat perdagangan. Mungkin di suatu daerah ada LSM yang punya pabrik, lahan pertanian, peternakan, bisnis jual beli, yang bersifat profit dan keuntungannya menjadi milik masing-masing pendiri atau pengurus LSM itu, bukan kembali kepada umat secara langsung, maka saat itu berlaku zakat-zakat sesuai dengan sifatnya masing-masing. Universitas Al-Azhar di Mesir pada hakikatnya adalah sebuah LSM, dan punya asset kekayaan dan profit yang teramat besar. Bahkan kekayaannya bisa digunakan untuk membantu APBN negara Mesir saat krisis ekonomi. Tetapi semua usaha milik Al-Azhar tidak ada kewajiban zakat, karena lembaga ini milik umat dan tidak dimiliki secara perorangan. Tidak ada para komisaris yang membenamkan investasi uangnya. Yang ada, investasi dalam bentuk waqaf, di mana waqifnya telah menyerahkannya kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc Keuntungan terkena zakat yang lain (zakat profesi) atau tidak? Assalamu 'alaikum wr. wb. PAK Ustad, menyambung penjelasan tentang Zakat jual beli yang Bapak paparkan, di sana Bapak menjelaskan yang terkena Zakat hanya modal yang berputar setelah jatuh haul satu tahun hijriyah. Bagaimana dengan keuntungan atau laba yang diperoleh? Apakah keuntungan ini terkena bentuk zakat yang lain yaitu zakat profesi atau tidak. Atas penjelasanya saya ucapkan terimakasih. Wassalamu 'alaikum wr. wb. Bwn Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pada prinsipnya, tidak ada dua kali pungutan zakat dalam satu bentuk kekayaan. Karena semua bentuk pengeluaran zakat ada ketentuan dan syaratnya. Kalau jenis kekayaan itu berupa harta perniagaan, maka yang ditetapkan dalam masalah itu adalah zakat perdagangan. Dan tidak ada lagi pungutan zakat selain itu. Kecuali harta itu kemudian berubah wujud sehingga masuk ke dalam bentuk kekayaan lainnya dan telah memenuhi syarat, maka saat itu baru ada lagi bentuk kewajiban zakat yang lain. Misalnya, keuntungan dari hasil berdagang itu dibelikan emas. Emas itu lalu disimpan, tidak dikenakan, hingga melewati satu haul (tahun qamariyah), sedangkan nilainya telah melebihi satu nishab (85 gram). Maka barulah setelah terpenuhinya syarat itu, harus ada pengeluaran zakat emas. Atau contoh lain, setelah berdagang dan mendapatkan keuntungan, uangnya dibelikan sapi untuk dijadikan peternakan. Maka bila telah melewati satu haul dan nisabnya terpenuhi, wajib ada yang dikeluarkan dari harta berupa sapi itu. Para ulama syariah telah menetapkan ketentuan bahwa dalam tiap harta yang dimiliki oleh orang tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali bila telah terpenuhinya beberapa syarat, antara lain: • Harta itu telah dimiliki selama setahun (zakat uang, emas, perak, perdagangan, peternakan) • Harta itu telah mencapai nisab (semua zakat) • Harta itu dimiliki secara penuh, milkut-taam (semua zakat) • Harta itu telah melebihi hajat yang paling dasar • Harta itu adalah harta yang tumbuh (an-nama') Zakat harta benda tidak dikeluarkan pada saat seseorang menerima harta itu, tetapi dikeluarkan apabila 5 syarat di atas telah terpenuhi. Apabila seseorang baru menerima harta benda, maka belum ada zakatnya, kecuali setelah dimiliki selama setahun (hawalanil haul). Sedangkan zakat profesi dikeluarkan hanya oleh mereka yang bekerja dan mendapat upah. Sedangkan pengusaha yang tidak makan gaji, tidak harus mengeluarkan zakat profesi, melainkan zakat perdagangan. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc Assalamu'alaikum wr. wb. Ustadz yang kami hormati, kami ingin sedikit menanyakan tentang kafalah/gaji untuk pengelola Lembaga Amil Zakat: 1. Boleh nggak kita memakai uang zakat untuk menggaji karyawan yang bekerja di Lembaga Amil Zakat? 2. Kalau boleh, berapa batas maksimal yang boleh kita pergunakan untuk membayar gaji karyawan tersebut? 3. Boleh nggak kita meminjamkan uang zakat, untuk membantu biaya operasi seseorang (mis. penyakit tumor) dan akan dicicil tiap bulan ke Lembaga Amil Zakat? Demikian pertanyaan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro. Wassalamu'alaikum wr. wb. Syarifuddin syarif_uddin at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Di dalam Al-Quran telah ditegaskan 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah amil zakat (wal 'amilina 'alaiha). إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60) Penegasan dari kitabullah ini membuat seluruh ulama berijma' bahwa amil zakat berhak menerima harta zakat dari zakat yang dikumpulkannya. Dan mereka juga sepakat bahwa semua harta zakat itu berhak dibagikan kepada 8 kelompok ini dengan jumlah sama besar. Kecuali 2 kelompok pertama dan kedua yang boleh melebihi dari yang lainnya. Maka masing-masing kelompok ini berhak atas 1/8 dari total harta zakat yang dibagikan. Termasuk di antaranya para amil zakat. Jatah mereka semua adalah 1/8 bagian, bukan jatah untuk tiap orang. Tapi seandainya dari 8 kelompok itu ada kelompok-kelompok yang kurang terwakili, mungkin karena memang tidak terdapat atau jarang terdapat, maka tidak harus dipaksakan harus menerima 1/8 bagian. Bahkan kalau memang benar-benar tidak ada, tidak perlu diberi jatah. Maka jatahnya diberikan kepada kelompok pertama dan kedua, yaitu fakir dan miskin. Meminjamkan Dana Zakat Idealya, semua harta zakat itu segera diberikan kepada para mustahiknya. Bukan disimpan dan dipendam untuk diinvestasikan. Kalau mau melakukan investasi, atau semacam usaha simpan pinjam, atau dana talangan yang bersifat tabarru', sebaiknya sejak awal dikhususkan. Misalnya dengan membuka program wakaf tunai dan sejenisnya. Sementara harta yang terkumpul dari dana zakat, alangkah baiknya bila secepatnya didistribusikan kepada yang mustahik. Jangan ditahan-tahan atau dipotong di sana sini. Pemotongan hanya boleh lewat hak para amilin saja. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. BOLEHKAH UANG ZAKAT DIPINJAMKAN PADA MUSTAHIK? Kamis, 9 Nov 06 07:50 WIB Assalamu'alaikum w.w. Taqobbal Allahu Minna wa Minkum. Ustadz, saya mau nanya: 1. Kalau kami selaku Badan Amil Zakat, terus uang dari zakat tersebut dipinjamkan ke Mustahik, salah satunya ke fakir miskin, bolehkah? Artinya, kami ingin agar memberdayakan mereka supaya mandiri. Jadi kami kasih kailnya, bukan ikannya. Pinjaman tersebut tentu saja tidak berbunga. Dan kembali berjangka. Mohon penjelasannya. 2. Seandainya boleh, terus, jika mereka tidak bisa mengembalikan uang tersebut, apakah BAZ merelakan saja uang tersebut? Mohon penjelasannya, karena kami ingin mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan zakat minimal di tingkat desa/kampung dahulu. Syukron. Wassalamu'alaikum w.w. Nono Taryono nono at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sebagai amil zakat, tugas utama anda dan teman-teman adalah mengumpulkan harta dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Tentu dengan memenuhi semua syarat dan aturannya. Tugas utama sebuah Badan Amil Zakat sebenarnya hanya sebatas pada lalu lintas harta saja. Paling tidak, tugas itulah yang dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada para shahabat yang diangkat menjadi petugas zakat di masa lalu. Sedangkan tugas untuk mengangkat kesejahteraan umat atau memberdayakan mereka agar mandiri, memang tugas yang mulia. Tetapi kami berpendapat bahwa tugas itu tidak harus dikerjakan oleh sebuah institusi semacam Badan Amil Zakat. Mungkin lembaga lain yang punya para ahli di bidang enterprenership serta segudang pengalaman, rasanya lebih cocok melakukan tugas itu. Sebab kami yakin bahwa tujuan anda dan teman-teman ketika memberikan fasilitas pinjaman kepada para mustahik itu adalah semata-mata untuk mendidik mereka agar bisa berusaha sendiri dan mandiri. Dan kami yakin niat anda bukan untuk berbisnis dengan uang zakat. Maka menurut hemat kami, sebelum anda meluncurkan program peminjaman itu, latih dan didik dulu mereka dengan materi serta program yang memang akan mencetak mereka bisa mandiri. Setelah dianggap mampu dan lulus, barulah modali mereka. Jangan terbalik, Badan Amil Zakat akhirnya malah sekedar melakukan aktifitas perekonomian model bank yang kerjanya memberi pinjaman. Meski tanpa bunga, tetapi tugas amil zakat bukan memberi pinjaman, melainkan menyaluran harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Idealnya menurut hemat kami, sebagai pengurus Badan Amil Zakat, anda menggandeng lembaga pendidikan yang profesional dan dianggap mampu melahirkan peserta didik yang mandiri secara ekonomi dan pandai berusaha. Tentunya harus dipilih agar mereka juga termasuk orang yang mustahik zakat juga. Kepada mereka itulah anda salurkan harta yang bersumber dari pada wajib zakat. Dan kalau peserta didik itu sudah terampil, rasanya tidak perlu lagi dipinjamkan uang, tetapi berikan saja hak mereka. Toh memang uang itu telah ditetapkan sebagai milik mereka oleh agama ini. Urusan mendidik mereka, serahkan saja pada lembaga rekanan anda. Jadi kesibukan anda bisa fokus pada managemen pengumpulan dan pendistribusian harta saja. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Langsung saja ustdaz, begini saya sudah bekerja di perusahaan kontraktor asing. Dengan gaji saya ini saya bisa menafkahi kedua orang tua dan 3 adik adik saya beserta nenek saya. Kedua orang tua saya menganggur dan tidak punya tempat tinggal sehingga masih menumpang di rumah bibi saya (adik ayah saya). Sementara saya sendiri hanya tinggal di kost yang mampu di tempati untuk 2 orang saja. Dalam hal ini tiap bulan saya selalu mengirimi mereka uang untuk biaya hidup mereka semua. Yang ingin saya tanyakan bisakah hal tersebut saya niatkan sebagai zakat mal (2.5% dari penghasilan) mengingat gaji saya cukup besar dan saya yakin telah mencapai nisab. Jika tidak boleh dikategorikan zakat, uang yang tersisa hanya cukup untuk biaya hidup saya dan menabung demi masa depan saya sendiri. Lalu apakah perhitungan zakat dihitung dari gaji kotor atau gaji bersih (setelah potong pajak) atau gaji bersih setelah di potong biaya sehari-hari (termasuk untuk orang tua). Terima kasih sesudahnya. Mohon penjelasannya beserta dalil al-Quran dan hadistnya. Wassalamu'alaikum, Wawan wawan12 at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kalau kita mengacu kepada materi tentang syarat harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka di sana kita akan dapati syarat yang sangat penting, yaitu harta itu telah melebihi kebutuhan dasar seseorang dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Selama harta yang dimiliki sesorang belum melebihi kebutuhan dasarnya itu, maka dia belum lagi dianggap sebagai orang kaya yang wajib bayar zakat. Kecuali zakat fithrah yang pada hakikatnya zakat jiwa. Sedangkan yang anda tanyakan ini adalah jenis zakat harta. Maka syarat di atas harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Siapakah yang Wajib Ditanggung Nafkahnya? Bagi seorang laki-laki kepala keluarga, lapis pertama yang wajib dinafkahinya tentu saja isteri dan anak-anaknya. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS An-Nisa': 34) Ketika seseorang punya orang tua yang dahulu menafkahi dirinya, tetapi sekarang sudah tidak mampu lagi memberi nafkah, bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak sanggup, maka kewajiban anak untuk gantian memberi nafkah kepada orang tuanya. Ini pun hukumnya wajib bila orang tua sudah tidak mampu dan tidak punya sumber-sumber penghasilan lain. Termasuk kepada saudara dan saudarinya yang memang tidak punya sumber nafkah. Maka semua itu menjadi tanggungan bagi dirinya yang memang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Bila penghasilannya habis untuk menafkahi kebutuhan dasar anak, isteri, orang tua dan saudaranya, sehingga tidak lagi bersisa, maka pada hakikatnya, tidak ada kewajiban atas dirinya untuk mengeluarkan zakat lagi. Sebab tidak ada yang lebih dari harta yang dimilikinya. Dan jangan disangka bahwa tanggungan nafkah itu sia-sia. Tidak, nafkah itu justru merupakan ibadah maliyah yang mendatangkan pahala besar. Bahkan ketika burung-burung memakan buah milik petani, itu pun di sisi Allah merupakan amal kebajibkan bagi si petani. Pendeknya, apa pun manfaat yang bisa didapat oleh makhluk-makhluk Allah dari harta seseorang, maka pahala akan mengalir kepada pemiliknya. Penghasilan Bersih atau Kotor? Memang di kalangan ulama zakat, berkembang sebuah polemik. Yaitu dari manakah kewajiban zakat itu dikeluarkan, apakah dari penghasilan kotor atau penghasilan bersih? Sebagian ulama cenderung berpendapat bahwa seharusnya sebelum digunakan untuk keperluan apapun, keluarkan dulu 2,5% untuk dizakati. Sebab zakat pada hakikatnya adalah pembersihan harta. Namun sebagian ulama lain berbeda pandangan. Menurut mereka, semua harta yang didapat dari jalan halal itu sudah pasti bersih. Karena itu kewajiban utama begitu menerima harta adalah memberikannya kepada yang wajib. Dan urutannya dari orang yang paling dekat terlebih dahulu. Dan mereka adalah anak, isteri dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Barulah setelah itu kepada orang lain yang lebih jauh hubungannya. Sedangkan yang namanya zakat itu diserahkan kepada amil zakat, tentu distribusinya kepada orang yang lebih jauh. Dan tidak mungkin mendahulukan orang lain sementara diri sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungan malah sangat membutuhkan. Sebenarnya kedua pemikiran ulama ini masing-masing ada benarnya. Selama diterapkan pada kasus yang tepat untuk masing-masing. Dan oleh karena jawaban yang benar adalah ketika diterapkan pada kasus yang tepat. Salah satu pendekatannya adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh pakar zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa untuk mereka yang berpenghasilan tinggi dan terpenuhi kebutuhannya serta memang memiliki uang berlebih, lebih bijaksana bila membayar zakat dari penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan pokok. Misalnya seseorang bergaji 200 juta setahun, sedangkan kebutuhan pokok anda perbulannya sekitar 2 juta atau setahun 24 juta. Maka ketika menghitung pengeluaran zakat, hendaknya dari penghasilan kotor itu dikalikan 2,5%. Namun masih menurut Al-Qaradhawi, bila anda termasuk orang yang bergaji pas-pasan bahkan kurang memenuhi standar kehidupan, kalaupun anda diwajibkan zakat, maka penghitungannya diambil dari penghasilan bersih setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok lainnya. Bila sisa penghasilan anda itu jumlahnya mencapai nisab dalam setahun (Rp 1.300.000,-), barulah anda wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bersih itu. Nampaknya jalan tengah yang diambil Al-Qaradhawi ini lumayan bijaksana, karena tidak memberatkan semua pihak. Dan masing-masing akan merasakan keadilan dalam syariat Islam. Yang penghasilan pas-pasan, membayar zakatnya tidak terlalu besr. Dan yang penghasilannya besar, wajar bila membayar zakat lebih besar, toh semuanya akan kembali. Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekuarangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya tergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya. Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. Assalamualaikum Wr. Wb. Bolehkah zakat harta dititipkan kepada sebuah yayasan yang bergerak di bidang anti pemurtadan, uang zakat tersebut akan di belikan Al-Quran dan tafsir untuk dibagikan kepada muslim di daerah pemurtadan tersebut? Fajar hp7986 at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yayasan yang bergerak di bidang anti pemurtadan adalah yayasan yang wajib dibantu, baik dengan tenaga maupun dengan dana. Kita wajib memberikan apa yang diperlukan oleh yayasan seperti ini, mengingat jasanya yang besar dalam mempertahankan benteng keimanan. Dan sebenarnya sumber dana umat itu bukan hanya dari zakat semata. Masih banyak sumber dana lain yang selain zakat yang bisa dicari agar kegiatan pencegahan kemurtadan bisa dipertahankan. Sedangkan dana zakat, karena sudah secara spesifik ditetapkan peruntukannya, tentunya kita tidak bisa main potong kompas begitu saja. Bisa-bisa zakat kita malah tidak sah jadinya. Kami menyarankan sebaiknya anda mengusahakan dana dari pos-pos yang lain selain zakat, bila tujuannya untuk membagikan mushaf. Tetapi kalau para ulama tempat di mana proses pemurtadan terjadi melihat bahwa mereka termasuk orang yang dipertahankan keimanannya, sehingga bisa dimasukkan sebagai kelompok al-muallafati qulubuhum, mungkin bisa saja diijtihadkan ke sana. Namun ijtihad seperti itu harus hati-hati, sebab targetnya harus tepat benar, yaitu mempertahankan keIslaman mereka. Bukan sekedar bagi-bagi mushaf. Malah ada baiknya bila diserahkan dalam bentuk uang tunai saja, karena akan lebih bermanfaat dan berdaya guna. Namun sekali lagi, perlu adanya analisa dan kajian yang matang dan melibatkan para ulama di daerah tersebut. Sehingga segala sesuatunya sudah dipertimbangkan masak-masak, dari semua sisi. Apalagi kalau kebetulan mereka yang sedang dipertahankan keimananya termasuk juga orang yang fakir dan miskin, tentu lebih afdhal lagi. Sebab kalau pun kurang tepat dikatakan sebagai muallaf, maka mereka tetap berhak sebagai fakir dan miskin. Intinya, kami tidak menutup kemungkinan 100% untuk mengalokasikan dana zakat kepada mereka, namun perlu kajian mendalam melibatkan para ulama dan cendekia, agar langkah-langkah kebijakan itu punya sumber kekuatan hukum yang mantap. Tidak cukup hanya dengan berdasarkan jawaban sekilas seperti di forum tanya jawab ini saja. WAllahu a'lam bisshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. Assalamualaikum warahmatullah, Bapak Ustadz yang terhormat, Beberapa waktu yang lalu saya terlibat pembicaraan bersama dengan beberapa rekan-rekan di musholla dekat tempat tinggal saya. Masalah yang dibahas adalah kapan waktunya bagi para panitia zakat fitrah untuk membagikan zakatnya kepada yang berhak. Dari pembicaraan itu disimpulkan bahwa waktu terbaik untuk pemberian zakat ini oleh panitia zakat adalah setelah subuh 1 Syawal sebelum sholat Ied. Ini sesuai dengan sebuah hadits Rasulullahyg tertera pada kitab Shahih Bukhari bab zakat fitrah. Permasalahannya adalah, di banyak tempat panitia zakat tidak punya banyak waktu untuk membagikan zakat sebelum sholat Ied di hari 1 Syawal karena kebanyakan sholat Ied di Indonesia dilakukan sekitar pukul 7 pagi. Sehingga tidak ada waktu bagi panitia membayar pada waktu pagi menjelang ied tersebut. Walau sholat ied itu sendiri bisa diundur sampai pukul 8 atau 9 selagi itu waktu dhuha. Pertanyaannya adalah: 1. Apa betul zakat fitrah itu harus diserahkan hanya antara waktu subuh dan sebelum sholat Ied pada 1 Syawal? 2. Kebanyakan pembayar zakat fitrah membayar zakatnya ke panitia jauh-jauh hari sebelumnya. Menjadi tanggung jawab panitia zakatkah atau pembayar zakat, jika zakat fitrah itu tidak dibayar pada waktu di atas? 3. Sampai jam berapa sebenarnya batasan waktu sholat Ied itu? Jazakallah khair..... Zaliansyah Yahya zaliansyah at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hadits yang anda maksud barangkali adalah hadits berikut ini: عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِمُتَّفَقٌ عَلَيْه Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithr sebesar 1 sha' kurma atau 1 sha' tepung (syair), atas setiap hamba atau tuan, laki atau perempuan, kecil atau besar yang beragama Islam. Dan memerintahkan agar ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang untuk shalat. (HR Muttafaq 'alaihi) Dengan berdasarkan hadits ini, memang benar sebaiknya zakat fithr itu diberikan sebelum shalat Idul Fithr dilaksanakan. Sebab tujuannya adalah agar fakir miskin pada hari raya itu tidak kelaparan. Kalau diberikan jauh sebelum waktunya, mungkin dikhawatirkan kehilangan momentumnya. Namun para ulama sepakat mengatakan bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat fithr bukan hanya boleh sebelum shalat Idul Fithri. Waktu itu hanya yang paling afdhal, tetapi tidak melarang bila diberikan pada malam 1 Syawwal hingga shalat Iedul Fitri. Juga boleh dimajukan pembayarannya dua tiga hari sebelum itu. Bahkan ada juga yang membolehkan sejak awal Ramadhan. Kalau membagikan zakat fithr di pagi hari sebelum shalat Idul Fithr dilaksanakan dirasa sulit, karena berbagai pertimbangan dan faktor, boleh saja dilakukan pada malam harinya. Atau boleh dua tiga hari sebelumnya. Kecuali anda punya team amil zakat yang solid dan bisa bekerja cepat sejak selesai shubuh hingga menjelang jam pelaksanaan shalat Ied. Yang pasti teamnya harus banyak, karena kalau terlambat akan sia-sia. Atau bisa juga disiasati agar para mustahik zakat mengambil haknya di tempat pelaksanaan shalat dan waktunya sebelum shalat dimulai. Sehingga baik panitia shalat maupun para mustahik zakat sudah berdatangan sejak shubuh untuk pendistribusian. Akan tetapi cara seperti ini barangkali masih terasa aneh dan kurang populer. Kalau tidak terbiasa, pasti merepotkan. Misalnya, kalau seorang mustahiq menerima beras sebelum shalat dimulai, maka selama shalat dan mendengarkan khutbah, dia harus membawa-bawa beras ke sana ke mari. Kalau diantar ke rumah masing-masing, bisa jadi mustahik zakatnya tidak ada di rumah, karena sudah pergi untuk shalat Ied. Maka kalau mau diberikan setelah shubuh dan sebelum shalat Ied, perlu dipikirkan teknis pendistribusiannya yang paling efektif, cepat dan tepat. Jangan ditanya bagaimana dengan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebab penduduk Madinah di masa itu hanya sedikit. Konon menurut para ahli sejarah, luas kota Madinah di masa itu hanya seluas masjid Nabawi di hari ini. Maka mendistribusikan zakat ke sebuah wilayah yang hanya seluas masjid Nabawi, pasti tidak terlalu sulit. Sedangkan di masa sekarang ini, terkadang coverage area distribusi zakat bisa sangat luas dan kompleks, sehingga membutuhkan trik khusus agar bisa tepat sampai sasaran pada waktunya. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu a'alikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. BAYAR PAJAK, TERMASUK SODAQOH ATAU INFAQ? Senin, 16 Jan 06 15:54 WIB Assalamu'alaikum w.w. Pak Ustdaz, hampir setiap pendapatan kita dan pembelian barang di pasar dikenakan pajak. Jika yang beragama Islam, pajak itu termasuk katagori mana? Sodaqohkah atau Infaq. Atas jawaban Pak Ustadz, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum w.w. Nono Taryono Nono Taryono nono at eramuslim.com Jawaban Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Membayar pajak bagi seorang muslim pada dasarnya bukan termasuk sedekah atau infaq. Sebab sedekah atau infaq secara pengertian yang lazimnya kita pahami, hukumnya ibadah maliyah yang sunnah, bukan kewajiban. Sedangkan membayar pajak hukumnya wajib. Paling tidak menurut undang-undang dan hukum negara. Uang pajak dari rakyat itu dialokasikan bukan hanya untuk fakir miskin, melainkan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Bahkan terkadang juga untuk dikorupsi oleh para pejabat, atau membiayai perjalanan dinas para pejabat itu, termasuk juga untuk biaya mereka jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi pendeknya, penerimaan pajak itu untuk kepentingan penyelenggaraan negara, bukan sebagaimana umumnya pengertian infaq yang diperuntukkan umumnya buat fakir miskin dan orang yang susah. Adapun hukum membayar pajak bagi seorang muslim, kalau kita kembalikan kepada hukum dasarnya, maka hukumnya wajib. Meski bukan termasuk kewajiban diniyah. Kewajiban membayar pajak kira-kira sama dengan kewajiban sosial ekonomi lainnya, seperti kalau kita naik bus, harus bayar. Juga kita harus bayar rekening listrik, telepon, air dan lainnya. Memang idealnya negara tidak diselenggarakan hanya semata-mata berdasarkan penerimaan pajak. Sebab bumi dan kekayaan alam lainnya sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kalau hasil bumi itu benar-benar dikelola secara profesional dan amanah oleh para penyelenggara negara, seharusnya tidak lagi dibutuhkan pajak dari rakyat. Sayangnya, nyaris semua negeri Islam tidak mampu mengolah sendiri kekayaan alam serta potensi-potensi besar lainnya. Sehingga negara diselenggarakan hanya dari pajak saja. Itupun seringkali habis dimakan oleh pejabatnya yang tidak kapok-kapoknya bikin dosa. Maka amat wajar bila di mana-mana rakyat seringkali mengeluh bila diminta membayar pajak. Sudah jatuh ketiban tangga pula. Sudah miskin, wajib bayar pajak, tapi uang pajaknya dikorupsi pula. Itulah yang telah terjadi di banyak negeri muslim. Sehingga seringkali kita dengar keengganan mereka membayar pajak. Bukan karena pelit, melainkan karena ingin memberikan pelajaran kepada pemerintahnya, agar tidak main-main dengan uang rakyat. Tetapi bukan pemerintah kalau tidak pintar. Mereka kemudian mengutip pajak dari semua sisi kehidupan, bahkan meski rakyat tidak merasakan langsung. Setiap jual beli dan transaksi bahkan setiap barang yang kita pakai, sudah dikenakan pajak. Kendaraan bermotor misalnya, adalah barang yang selalu kita bayar pajaknya. Menginap di hotel, kena pajak. Makan di rumah makan, kena pajak. Beli komputer, kena pajak, bahkan memarkir kendaraan pun kena pajak. Suatu hari nanti, bernafas pun kena pajak. Kalau sudah demikian, maka tidak ada tempat buat rakyat untuk menghindar dari pajak. Sebab pajak ada di mana-mana, mau lari kemana pun pasti kena pajak. Mungkin justru orang-orang kaya dan penguasaha yang justru mampu mempermainkan petugas pajak, sehingga pajak yang disetor bisa jauh di bawah angka yang seharusnya. Dan ini bukan rahasia lagi. Karena itulah banyak petugas pajak yang mendadak kaya raya. Bahkan saking bobroknya, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya agar nanti bisa kerja di Pajak. Selain sekolahnya gratis, bisa cepat kaya. Tapi bagaimana masalah hukumnya? Istifti qalbaka : Bertanyalah kepada nurani yang paling dalam.... Wallahu a'lam bishshawab.Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc Assalamualaikum wr. wb. Langsung saja, saya ingin menanyakan kepada ustadz apakah perbedaan sedekah dan wakaf. Apakah wakaf itu dan bagaimana landasan hukumnya. Dan bolehkah harta wakaf itu dijual atau diwariskan atau dipindahkan ke tempat lain? Terima kasih atas jawabannya. Suherman cendrawasih at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pengertian Waqaf Waqaf itu sejenis ibadah maliyah yang speksifik. Asal katanya dari kata wa-qa-fa (وقف) yang artinya tetap atau diam. Maksudnya adalah bahwa seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya. Wakaf berbeda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa, begitu seseorang memberikan hartanya, maka biasanya harta itu langsung habis manfaatnya saat itu juga. Misalnya, seseorang bersedekah memberikan 10 orang miskin makan siang. Begitu makanan sudah dilahap, maka orang itu dapat pahala. Tapi tidak ada pahala lainnya setelah itu, sebab pokok sedekah itu sudah selesai manfaatnya. Sedangkan dalam wakaf, seseorang bersedekah dengan harta yang pokoknya tetap ada, namun harta itu bisa menghasilkan pemasukan atau penghasilan yang bersifat terus menerus dan juga rutin. Misalnya seseorang mewakafkan seekor sapi untuk fakir miskin. Sapi itu tidak disembelih untuk dimakan dagingnya, melainkan dipelihara oleh orang yang ahli dalam pekerjaannya. Yang diambil manfaatnya adalah susunya yang diperah. Susu itu misalnya boleh dibagikan kepada fakir miskin, atau dijual yang hasilnya untuk kaum fakir miskin. Contoh lain seseorang mewakafkah sebidang sawah untuk ditanami. Sawah itu diserahkan kepada orang yang amanah untuk menanaminya, di mana hasilnya diperuntukkan khusus untuk anak-anak yatim. Contoh lain, seseorang mewakafkan sebuah sahamnya perusahaan. Semua deviden (bagi hasil) yang didapatnya akan diserahkan kepada masyarakat miskin untuk bea siswa pendidikan. Masyru'iyah Waqaf Bentuk sedekah model wakaf ini sudah dicontohkan sejak zaman nabi dan para shahabat. Salah satunya adalah apa yang diwakafkan oleh sayyidina Umar bin Al-Khattab ra., sebagaimana tercantum dalam hadits berikut ini. عبد الله بن عمر, قال: { أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله, إني أصبت أرضا بخيبر, لم أصب قط مالا أنفس عندي منه, فما تأمرني فيها ؟ فقال: إن شئت حبست أصلها, وتصدقت بها, غير أنه لا يباع أصلها, ولا يبتاع, ولا يوهب, ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء, وذوي القربى, والرقاب, وابن السبيل, والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها, أو يطعم صديقا بالمعروف, غير متأثل فيه, أو غير متمول فيه } متفق عليه Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, "Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan." Maka Umar ra. bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan... (HR. Muttafaq 'alaihi) Pohon kurma itu bersifat tetap, yakni ada terus dan tidak ditebang. Pohon-pohon itu adalah pokok yang terus dipelihara dan dirawat. Yang dimanfaatkan adalah hasil atau manfaatnya yang diniatkan oleh beliau sebagai sedekah rutin kepada fakir miskin. Kepemilikan Harta yang sudah diwakafkan sebenarnya statusnya sama dengan semua pemberian lainnya, yaitu si pemberi sudah tidak lagi punya hak atas apapun atas harta itu. Namun hal itu tergantung akadnya. Bisa saja akad sebuah waqaf itu hanya pada manfaatnya, sedangkan kepemilikan benda itu tetap masih ada dimiliki oelh si empunya. Contohnya adalah seekor kambing yang diwakafkan susunya. Kambing itu tetap miliknya namun bila ada susu yang diperas, maka misalnya menjadi hak fakir miskin. Akad seperti itu pun bisa dibenarkan. Begitu juga tentang penerima wakaf itu, bisa dikhususkan kepada orang tertentu saja tetapi bisa saja umum. Misalnya, tanah yang diwakafkan untuk kuburan keluarga dan ahli warisnya. Sedangkan untuk masjid biasanya manfatnya untuk seluruh umat Islam, tidak hanya khusus kelurga. Jadi wakaf itu memang bisa juga hanya diperuntukkan kepada kalangan tertentu saja sebagaimana amanat yang memberi wakaf. Satu hal lagi yang penting adalah bahwa harta yang sudah diwaqafkan itu tidak boleh diwariskan. Karena bila sejak awal kepemilikannya memang sudah dilepas, para ahli waris tidak berhak mengaku-ngaku sebagai pemilik. Para ahli waris ini sama sekali tidak punya hak apalagi kewajiban untuk mengelola sebuah harta wakaf bila memang tidak diserahkan oleh si pemberi wakaf. Yang berhak dan berkewajiban adalah nazir wakaf itu. Dan dalam hukum di negeri ini, penunjukan nazir wakaf itu dikuatkan dengan sebuah akte wakaf. Bahkan bila berbentuk sebidang tanah, yang lebih kuat adalah sertifikat wakaf. Namun nazir bukanlah pemilik, sehingga tidak berhak menjualnya, menyewakannya atau pun memanfaatkannya bila tidak sesuai dengan amanah yang diberikan. Kewajiban keluarga dan juga semua lapisan masyarakat adalah mengingatkan nazir agar menjalankan amanat sesuai apa yang diminta oleh pemberi wakaf. Sebab bila dia khianat, maka dia pasti berdosa dan diancam oleh Allah SWT. Pemindahan Waqaf Sebagian dari ulama membolehkan menjual harta wakaf yang memang sudah tidak bermanfaat lagi untuk dibelikan barang yang sama di tempat lain. Misalnya bila sebuah masjid terkena gusur proyek pemerintah, tanahnya boleh dijual namun wajib dibangunkan masjid lagi di tempat lain. Sedangkan merubah manfaat harta wakaf bukanlah hal yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. h.shaheed@gmail.com Assalamu'alaikum Wr. Wb. Ustadz yang dirohmati Alloh swt., Sekarang ini untuk membayar zakat sangat mudah sekali yaitu via transfer ke rekening amil zakat yang dipercaya. Namun apakah sah penyerahan zakat tersebut meski tanpa ijab qobul antara muzakki dan amilnya? Masalahnya saya dengar dari ustadz di tempat tinggal saya bahwa salah satu syarat sahnya zakat adalah harus ada ijab qobul. Bagaimana mungkin kita bisa ijab qobul dengan hanya sekedar transfer uang ke rekening? Terima kasih atas penjelasannya. Jajang jajang at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kewajiban adanya ijab kabul di dalam penyerahan harta zakat sesungguhnya bukan hal yang mutlak menjadi syarat. Tidak benar bila tidak ada ijab kabul dalam zakat, lalu zakat itu menjadi tidak syah. Yang benar bahwa penyerahan harta zakat itu perlu ditegaskan untuk membebaskan pemberi zakat dari kewajiban berzakat. Di masa lalu ketika syariat zakat masih lengkap dengan amil zakat yang berkeliling memungut dari orang kaya, penyerahan itu disertai dengan ikrar yang salah satu fungsinya semacam tanda terima. Bahkan si fulan sudah menyerahkan zakatnya, sehingga petugas zakat yang lain tidak perlu lagi menagihnya. Petugas zakat datang menagih? Ya, benar, zakat itu adalah kewajiban yang secara khusus dikemas dengan konsep petugas zakat berkeliling untuk memungut dan menagihnya dari pada wajib zakat. Itulah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, dan itu pula yang dicontohkan di masa Rasulullah SAW dan para salafunas-shalih. Dalam rangka penagihan itulah, ada semacam serah terima yang berfungsi sebagai tanda seseorang telah menunaikan zakatnya. Sehingga dia bebas dari tagihan hingga setahun ke depan. Bagaimana dengan pembayaran zakat di masa sekarang? Dengan tidak adanya pemerintahan Islam, zakat di masa sekarang ini dijalankan dengan apa adanya. Sangat tidak efektif dan sangat kurang manfaatnya. Sebab tidak ada petugas resmi zakat yang punya mandat resmi dari negara untuk menagih zakat. Para petugas zakat cenderung hanya bisa membuat proposal dan mengemis-ngemis zakat dari kantor ke kantor. Kalau ada yang sadar mau bayar zakat, mereka akan berterima kasih. Tapi kalau tidak ada yang mau bayar zakat, mereka hanya bisa pulang dengan tangan hampa. 180 derajat berbeda dengan apa yang terjadi di masa nabi dan para shahabat. Petugas zakat yang pulang dengan tangan hampa, bisa mengakibatkan terjadinya perang atas suatu kaum yang menolak bayar zakat. Itulah yang terjadi di masa khalifah Abu Bakar As-Shiddih ra. Beliau secara tegas memerangi orang yang menolak petugas zakat. Tidak mau bayar zakat? Siap-siap diperangi oleh negara. Karena itu, akad penyerahan zakat menjadi bermakna di masa itu. Dengan adanya akad itu, maka menjadi jelas siapa saja yang sudah bayar zakat dan siapa yang belum bayar. Bahkan siapa yang menolak bayar zakat. Adapun di masa sekarang ini, akad atau ijab kabul tidak lagi punya fungsi utama. Selain sekedar simbolis dan seremonial belaka. Sama sekali tidak ada pengaruhnya pada masalah sah atau tidak sahnya penyerahan zakat. Bayar Zakat Lewat Transfer Semakin modern-nya gaya hidup, semakin memudahkan. Salah satunya dengan dibukanya account khusus untuk menerima zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Biasanya, rekening itu didesain secara khusus hanya untuk menerima harta zakat. Dibedakan dengan rekening untuk infak lainnya seperti untuk anak yatim, atau pembangunan masjid. Maka orang yang memanfaatkan transfer langsung lewat ATM atau bank, biasanya sudah tahu dengan pasti, berapa besar kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan. Dia juga sudah tahu dengan tepat bahwa rekening itu memang untuk menyalurkan harta zakat. Walhasil, tidak ada yang salah dengan sistem ini. Sebab pihak lembaga juga sejak awal sudah mensosialisasikan dengan cermat bahwa nomor rekening tersebut memang semata-mata untuk pengaluran harta zakat. Bukan untuk sedekah atau infaq lainnya. Adapun ijab kabul dengan muka ketemu muka, memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sebab sistem ini sudah bisa menggantikan fungsi tersebut. Bahkan dalam jual beli yang sangat memperhatikan masalah ijab kabul, tetap bisa dilakukan secara online atau by phone. Apalagi dalam masalah setoran uang zakat, tentu lebih mudah lagi. Wallahu a'lam bishashawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN DAKWAH Jumat, 7 Jul 06 09:13 WIB Assalamu'alaikum Ustadz, saya ingin menanyakan tentang zakat, bolehkah kita menggunakan dana zakat untuk kegiatan dakwah berdasar pada makna/tafsir "fi sabilillah" dalam surat At-Taubah ayat 60? Jazakalloh atas penjelasannya. Wassalamu'alaikum Maulana maulana at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masalah yang anda tanyakan adalah masalah yang selalu mengundang beda pendapat di kalangan ulama. Mereka terbagi menjadi dua, yaitu kalangan yang tetap mempertahankan makna fi sabilillah adalah perang secara fisik, yang satunya lagi ingin meluaskan makna itu hingga kepada segala bentuk perjuangan di luar perang fisik, yang penting proyek itu proyek kebaikan umum di jalan Allah. Kalangan yang Membatasi Umumnya ulama memang membatasi makna fi sabilillah hanya untuk para mujahidin yang ikut perang atau jihad. Di antaranya adalah keempat mazhab dalam fiqih Islam masing-masing telah mengeluarkan pernyataan mereka tentang makna fi sabilillah. Meski di sana sini ada variasi pendapat, namun ada garis tegas yang mereka sepakati, yaitu: 1. Bahwa jihad atau peperangan secara fisik adalah makna utama dari istilah fi sabilillah. 2. Bahwa jatah fi sabilillah itu diberikan langsung kepada masing-masing mujahidin sebagai pendapatan mereka. Sedangkan bila diserahkan kepada lembaga atau institusi, masing terdapat perbedaan pendapat. 3. Bahwa harta zakat fi sabililah tidak boleh dikeluarkan untuk hal-hal di luar jihad, seperti proyek-proyek kebaikan, kepentingan publik, seperti mendirikan masjid atau madrasah, membangun jembatan, perbaikan jalan, memberi kafan kepada mayit, serta yang sejenisnya. Khusus yang nomor tiga di atas, hal itu dikarenakan bahwa semua proyek kebaikan itu sudah punya sumber tersendiri dari baitul mal muslimin. Selain itu, anggaran untuk proyek kebaikan seperti ini tidak menjadi hak milik perorangan, padahal yang disayratkan para ulama adalah bahwa harta itu diberikan kepada perorangan dari masing-masing mujahidin sebagai pendapatan. Mereka yang Meluaskan Makna Adapun di antara mereka yang meluaskan makna fi sabilillah, di antaranya adalah Al-Kasani, sebagaimana tertulis di dalam kitab Al-Badai'. Beliau berpendapat bahwa dibolehkan jatah untuk fi sabilillah untuk semua jenis proyek ketaatan dan al-qurb Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir menyatakan bahwa makna kata fi sabilillah tidak hanya terbatas pada perang atau jihad saja, namun termasuk semua hal yang bermakna di jalan Allah. Sehingga termasuk di dalamnya pembuatan masjid, membangun benteng, memberi kafan kepada mayit dan lainnya. (lihat tasfir Al-Fakhrurazi jilid 16 halaman 113). Yang senada dengan pendapat ini adalah kalangan Imamiyah Ja'fariyah. Disebutkan dalam kitab Al-Mukhtashar An-Nafi' halaman 59, bahwa termasuk fi sabilillah adalah semua hal yang mengandung mashlahat seperti haji, jihad, membangun jembatan. Kesimpulan: Perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak mungkin dihilangkan, sehingga buat kita yang terpenting adala membuka diri dan wawasan untuk tidak terjebak dengan perbedaan ini. Sesungguhnya perbedaan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, bukan tugas kita untuk menyerang satu pendapat demi membela pendapat yang lain. Sangat boleh jadi kita akan bertemu dengan masing-masing elemen umat Islam yang mendukung salah satunya. Kepada masing-masing mereka, tentu kita sudah paham alur berpikir dan mazhabnya, sehingga kita bisa tetap saling bersaudara, bekerjasama, saling bela, saling tolong, terutama dalam hal-hal yang kita sepakati. Di sisi lain kita saling memaklumi apabila ada titik-titik perbedaan yang sulit dihindari. Sebab perbedaan pendapat itu boleh berujung kepada caci maki dan sok benar sendiri. Perbedaan pendapat itu justru untuk kita pelajari, kita pahami dan kita banggakan sebagai poin yang memperkaya khzanah ilmu-ilmu keIslaman. Wallahu a'lam bishshwab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. Zakat Mal Dibayarkan Setiap Tahun? Ass. Wr. Wb. Pak Ustaz, apakah zakat mal untuk harta yang jumlahnya tetap, dibayarkan setiap tahun atau hanya sekali saja? Contohnya: - Uang yang disimpan di bank dengan jumlah tetap (katakanlah 100 juta) dan mengendap katakanlah selama 5 tahun, apakah zakat yang 2.5% dibayarkan setiap tahun sebesar 2.5 Juta atau hanya sekali saja di tahun kedua? - Rumah yang disewakan, apakah setiap tahun dibayarkan zakatnya sebesar 2.5% dari harga rumah atau dari uang sewa? Terima kasih, Wass., Ayit ayit at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sebenarnya istilah zakat mal lebih luas dari sekedar zakat atas uang yang disimpan. Termasuk di dalam zakat mal misalnya zakat perdagangan, zakat emas atau perak, zakat hasil pertanian, zakat peternakan, zakat profesi, zakat investasidan sebagainya. Para ulama dengan ijtihad mereka telah membuat bentuk perhitungan atas masing-masing jenis zakat tersebut, sesuai dengan dalil-dalil yang mereka temui di dalam Al-quran dan sunnah nabawiyah. Zakat Uang yang Diendapkan Ketentuan zakat uang yang diendapkan adalah: 1. Sudah mencapai atau melebihi nishab, yaitu seharga 85 gr emas atau 595 gr perak. 2. Sudah dimiliki dengan jumlah satu nishab itu selama 1 haul (setelah dimiliki selama 1 tahun qamariyah, meski ditengahnya pernah berkurang). 3. Dikeluarkan 2,5% dari total nilai harga tersebut, bukan dari nishabnya. 4. Dikeluarkan akhir tahun kepemilikan. Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka misalnya anda punya uang 100 juta sejak tanggal 1 Ramadhan 1427 Hijriyah, maka kewajiban membayar zakatnya adalah para tanggal 1 Ramadhan 1428 H, sebesar 2,5% dari 100 juta. Atau sebesar Rp 2,5 juta. Berarti uang di bank tinggal 97,5 juta. Bila padatanggal 1 Ramadhan 1429 H uang dibank itu masih sejumlah Rp 97,5 juta, maka kena zakat lagi sebesar 2,5% dari 97,5 juta. Dan demikian seterusnya. Tetapi anda mengatakan bahwa uang itu disimpan di bank. Ada dua kemungkinan, bank itu konvensional atau bank itu syariah. Kalau di bank konvensional, sudah pasti rugi. Sebab uangnya tidak bertambah dengan halal. Bunga bank itu haram hukumnya dan bukan hak nasabah. Haram juga hukumnya bayar zakat dengan uang hasil riba/bunga bank. Di situlah ruginya menyimpang uang di bank konvensional bagi seorang muslim. Setiap tahun kena zakat, sementara bunganya haram tidak boleh digunakan untuk pribadi, apalagi untuk membayarkan zakatnya. Sedangkan bila disimpan di bank syariah, ada bagi hasil yang kalau dihitung-hitung, setara niainya dengan bunga bank. Katakanlah senilai dengan 7 atau 8 persen pertahun. Dibandingkan dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang hanya 2,5% per tahun, maka simpanan uang di bank syariah tidak akan berkurang, bahkan masih tetap akan terus bertambah. Bahkan pihak bank syariah bisa saja secara otomatis sudah memotong uang simpanan nasabah untuk zakat, sehingga nasabah sudah tidak perlu pusing-pusing menghitung-hitung nilai zakat yang harus dikeluarkan. Rumah yang Disewakan Umumnya para ulama sepakat bahwa rumah bukan termasuk jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab rumah itu merupakan jenis harta yang tidak mengalami an-numuw (pertumbuhan). Seperti juga sebidang tanah yang kosong dan didiamkan saja tanpa ditanami apapun. Dan juga kendaraan yang dimiliki selama tidak memberikan pemasukan. Apabila aset-aset seperti rumah, tanah atau kendaraan itu dijadikan harta yang bersifat an-numuw, yaitu tumbuh menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya, barulah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya, rumah itu disewakan kepada pihak lain. Sehingga pemilik ruma itu bisa mendapat harta dari hasil penyewaannya, maka setiap kali 'memanen' hasil, ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Maksudnya, setiap kali menerima uang sewa rumah, ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Zakatnya dikeluarkan bukan dari nilai total harga aset rumah itu, melainkan khusus dari hasil penyewaannya. Tidak ada hubungannya antara nilai total aset rumah dengan harga sewa. Dikeluarkannya zakat itu juga tidak berdasarkan hitungan tahunan, melainkan berdasarkan waktu 'memanen' hasil sewa. Karena zakat ini lebih banyak diqiyaskan kepada zakat pertanian. Baik dari segi nishabnya yang sebesar 5 wasaq = 653 kg gabah = 520 kg beras, maupun waktu untuk mengeluarkan zakatnya yang setiap kali memanen hasil, termasuk juga besarnya prosentase yang harus dikeluarkan sebagai zakat, yaitu sebesar 5% atau 10%. 5% dari hasil bersih 10% dari hasil kotor. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. USTADZ KELILING MEMINTA ZAKAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Kamis, 12 Okt 06 08:47 WIB Assalam' mualikum wr. wb. Pak ustadz, saya mau menanyakan mengenai penarikan zakat. Suatu hari saya dikunjungi salah satu ustadz di tempat saya tinggal, dan beliau meminta zakat ke saya. Saya balik tanya ke mana zakat tersebut akan disalurkan? Beliau menjawab untuk dirinya sendiri dan dia mengatakan bahwa di daerah tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan, setiap ustadz/ ustadzah untuk keliling dan meminta zakat untuk kepentingan pribadi. Menurut pandangan saya ustad tersebut tergolong mampu. Yang menjadi kekhwatiran saya nanti ke depanya hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan dan tidak melihat tergolong mampu atau tidak. Saya mohon jawaban dari pak ustadz bagaimana pandangan tersebut? Wassalam' mualaikum wr. wb. Tarmidi tarmidi181 at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sebenarnya kalau si ustadz ini mau, dia tetap berhak atas harta yang tidak seberapa itu. Sayangnya, sistem baitul-mal di tengah kediaman anda kurang berjalan dengan baik, sehingga seorang ustadz terpaksa harus 'mengemis' ke sana ke mari dari masyarakat. Adalah hak seorang ustadz atau guru ngaji untuk mendapatkan nafkah. Bahkan lebih banyak dari yang umumnya diterima orang lain. Sebab tugas seorang ustadz tentu saja sangat berat dan perannya pasti sangat besar. Bukankah seorang ustadz itu akan mengajarkan masyarakat tentang jalan hidup yang lurus, serta memberikan bekal dalam menempuh jalan akhirat nanti, mengajak kepada kebaikan dan menolak kemungkaran? Bukankah anak-anak kita bisa mengaji dan membaca Quran karena jasa-jasanya? Bukankah anak-anak kita bisa mempraktekkan shalat dan ibadah lainnya lewat penjelasannya? Maka seorang ustadz yang mengajarkan hal itu semua, tentu sangat layak untuk menerima upah atas upayanya. Di masa nabi, ketika ada orang kafir yang jadi tawanan perang bisa mengajari 10 orang membaca dan menulis, dia mendapat hak kebebasannya. Pada harga tawanan perang itu pasti sangat tinggi, paling tidak seharga budak. Dan harga budak bisa berkali lipat dari harga seekor unta. Kalau kita anggap harga budak 10 kali harga unta, maka bisa kita bayangkan nilai mengajarkan 10 orang untuk membaca dan menulis. Sementara yang diajarkan oleh ustadz dan guru ngaji bukan sekedar baca tulis, tapi membaca Quran kalam ilahi, isinya ajaran agama, pesan nabi, isi kitab suci, aturan hukum syariah serta motivasi untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, sudah sangat layak bila pak ustadz menerima fee yang cukup besar dari masyarakat. Namun karena sistem baitul-mal di masyarakat mungkin kurang sehat, akibatnya tidak ada alokasi dana untuk pak ustadz, maka jadilah pak ustadz ini berkeliling 'mengemis' minta uang kepada khalayak. Sungguh memalukan dan kurang punya adab. Apalagi yang dimintanya atas nama zakat, ini lebih buruk lagi. Sebab dari surat At-Taubah ayat 60 sudah sangat jelas bahwa zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 ashnaf saja. Dan tidak ada bagian untuk seorang ustadz. Artinya, kalau pun ada dana untuk ustadz, sumbernya bukan dari dana zakat, tetapi dari dana yang lain, yang boleh jadi lebih besar dan lebih menjamin hidup. Selayaknya, seorang ustadz itu dijamin hidupnya oleh negara. Sebab menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan beragama itu adalah salah satu tugas negara. Di beberapa negara muslim, para ustadz dan imam masjid digaji bulanan oleh negara. Dengan demikian, mereka tidk perlu menadahkan tangan kepada objek dakwahnya. Di negeri kita, negara sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu, sebab negara ini memang tidak mau mengurusi masalah agama, kecuali yang kira-kira ada uangnya. Misalnya, penyelenggaraan haji atau memunguti zakat (baziz). Kalau kedua bidang ini, rasanya negara merasa paling berhak untuk mengurusinya. Sedangkan nasib guru ngaji di kampung-kampung yang perannya tidak tergantikan oleh siapa pun, tak seorang pun yang peduli. Negara tidak peduli bahkan ormas dan orsospol berabel Islam pun juga sangat tidak peduli. Maka para guru ngaji itu lagi-lagi menadahkan tangannya kepada jamaah pengajiannya. Dan hebatnya, semua itu tetap berlangsung sampai sekarang. Tiap datang mengaji, ada saja jamaah pengajian yang melakukan 'salam tempel', yaitu bersalaman sambil menyelipkan uang recehan ribuan perak. Dari situlah para pahlawan Al-Quran hidup, dan dari hasil 'salam tempel' itu pula dapurnya bisa mengepul. Itu pun kalau cukup. Sungguh mengenaskan memang. Padahal jasa mereka sungguh luar biasa, tetapi penghargaan dan hak hidup layak mereka terabaikan. Makanya tidak sedikit guru ngaji yang kerja sambilan jadi tukang ojek, kuli bangunan, tukang sampah, atau tukang panggul beras di pasar. Kalau sampai di bulan Ramadhan ini mereka keliling kampung minta beras zakat fitrah, sulit untuk kita bebankan semua kesalahkan di pundak mereka begitu saja, bukan? Mungkin tidak salah salah kalau kita beri sebagian harta kita lebih banyak dari jatah seorang penerima beras zakat fitrah, tapi niatnya bukan zakat fitrah, tetapi infaq dan sedekah kita kepada seorang yang berjasa membela agama. Kalau kenyataannya mereka miskin dan hidup berkekurangan, maka sebenarnya mereka memang termasuk mustahiq zakat. Kalau mereka orang berkecukupan, tetap berhak mendapatkan upah atas jasanya, meksi bukan dari sumber zakat, tetapi dari sumber infaq lainnya. Namun tidak salah juga bila kualitas pengajaran mereka pun dikontrol dan dievaluasi. Sebab kita juga tidak ingin mereka hanya sekedar mengajar dan mengajar, tetapi yang diajarkan bukan sesuatu yang berkualitas. Maka perlu dibuat keseimbangan antara kualitas pengajaran dan upah yang didapat. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc. Assalamu'alaikum w.w. Taqobbal Allahu Minna wa Minkum. Ustadz, saya mau nanya: 1. Kalau kami selaku Badan Amil Zakat, terus uang dari zakat tersebut dipinjamkan ke Mustahik, salah satunya ke fakir miskin, bolehkah? Artinya, kami ingin agar memberdayakan mereka supaya mandiri. Jadi kami kasih kailnya, bukan ikannya. Pinjaman tersebut tentu saja tidak berbunga. Dan kembali berjangka. Mohon penjelasannya. 2. Seandainya boleh, terus, jika mereka tidak bisa mengembalikan uang tersebut, apakah BAZ merelakan saja uang tersebut? Mohon penjelasannya, karena kami ingin mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan zakat minimal di tingkat desa/kampung dahulu. Syukron. Wassalamu'alaikum w.w. Nono Taryono nono at eramuslim.com Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sebagai amil zakat, tugas utama anda dan teman-teman adalah mengumpulkan harta dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Tentu dengan memenuhi semua syarat dan aturannya. Tugas utama sebuah Badan Amil Zakat sebenarnya hanya sebatas pada lalu lintas harta saja. Paling tidak, tugas itulah yang dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada para shahabat yang diangkat menjadi petugas zakat di masa lalu. Sedangkan tugas untuk mengangkat kesejahteraan umat atau memberdayakan mereka agar mandiri, memang tugas yang mulia. Tetapi kami berpendapat bahwa tugas itu tidak harus dikerjakan oleh sebuah institusi semacam Badan Amil Zakat. Mungkin lembaga lain yang punya para ahli di bidang enterprenership serta segudang pengalaman, rasanya lebih cocok melakukan tugas itu. Sebab kami yakin bahwa tujuan anda dan teman-teman ketika memberikan fasilitas pinjaman kepada para mustahik itu adalah semata-mata untuk mendidik mereka agar bisa berusaha sendiri dan mandiri. Dan kami yakin niat anda bukan untuk berbisnis dengan uang zakat. Maka menurut hemat kami, sebelum anda meluncurkan program peminjaman itu, latih dan didik dulu mereka dengan materi serta program yang memang akan mencetak mereka bisa mandiri. Setelah dianggap mampu dan lulus, barulah modali mereka. Jangan terbalik, Badan Amil Zakat akhirnya malah sekedar melakukan aktifitas perekonomian model bank yang kerjanya memberi pinjaman. Meski tanpa bunga, tetapi tugas amil zakat bukan memberi pinjaman, melainkan menyaluran harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Idealnya menurut hemat kami, sebagai pengurus Badan Amil Zakat, anda menggandeng lembaga pendidikan yang profesional dan dianggap mampu melahirkan peserta didik yang mandiri secara ekonomi dan pandai berusaha. Tentunya harus dipilih agar mereka juga termasuk orang yang mustahik zakat juga. Kepada mereka itulah anda salurkan harta yang bersumber dari pada wajib zakat. Dan kalau peserta didik itu sudah terampil, rasanya tidak perlu lagi dipinjamkan uang, tetapi berikan saja hak mereka. Toh memang uang itu telah ditetapkan sebagai milik mereka oleh agama ini. Urusan mendidik mereka, serahkan saja pada lembaga rekanan anda. Jadi kesibukan anda bisa fokus pada managemen pengumpulan dan pendistribusian harta saja. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc.